JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji peluang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai sumber energi listrik. Namun, kemungkinan tersebut masih kecil.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, peluang PLTN masuk dalam Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 masih kecil karena saat ini biaya produksinya jauh lebih mahal dibandingkan batu bara atau gas.
Jonan mengaku pemerintah telah memperoleh penawaran dari BUMN Rusia, Rosatom untuk menggunakan nuklir sebagai sumber energi listrik. Rosatom menawarkan harga sebesar 12 sen dolar AS per kilowatt jam (kWh).
"Rosatom menawarkan 12 sen per kWh. Kalau mau long-term dengan rata-rata BPP (biaya pokok penyediaan) listrik 7-8 sen per kWh, ini menarik," ujar Jonan saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu menyebut, BPP 12 sen dolar AS per kWh yang ditawarkan oleh Rosatom terlalu mahal, sehingga tidak kompetitif dengan sumber energi lainnya. BPP yang mahal, kata dia, bisa berdampak pada tarif listrik di tingkat konsumen.
"Kalau harganya kompetitif, kita bisa katakan (pakai PLTN), tapi kalau 12 sen kurang (kompetitif). Selain memberi pengertian ke masyarakat, harganya juga masih tinggi," ucap dia.
Kementerian ESDM saat ini menetapkan BPP nasional yang berlaku mulai 1 April 2019-31 Maret 2020 sebesar 7,86 sen dolar AS per kWh. (Yohana Artha Uly)
Editor : Rahmat Fiansyah
https://www.inews.id/finance/makro/mahal-pemerintah-belum-tertarik-dorong-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir/595069
No comments:
Post a Comment