DPR Desak Pemerintah Bentuk UU Perlindungan Aparat

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengingatkan pemerintah agar berinisiatif membentuk Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya.

Hal ini disampaikannya menyikapi insiden penembakan dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) oleh orang tak dikenal di jalan Tol Kanci-Pejagan, Cirebon, Jawa Barat dan juga gugurnya anggota Polri Polres Aceh Utara Brigadir Faisal dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

"Dua kejadian tragis itu belum lama terjadi dan harus menjadi momentum untuk mengatur undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban umum dan penegakan hukum", ujar Djamil, Minggu (26/8/2018).

Menurut politikus PKS itu, aturan perlindungan terhadap aparat penegak hukum menjadi penting dan mendesak. Meningat, dalam kurun waktu lima tahun ini banyak aparat penegak hukum, terutama polisi yang meninggal dan menjadi korban saat melaksanakan tugas memberantas kejahatan.

"Negara harus melindungi alat negara yang menjaga pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum agar wibawa negara tegak di mata rakyat dan para penegak hukum," tandasnya. [berita jatim]

Let's block ads! (Why?)

https://nasional.inilah.com/read/detail/2476225/dpr-desak-pemerintah-bentuk-uu-perlindungan-aparat