INILAHCOM, Jakarta - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai pernyataan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal netralitas aparat hukum di Pemilu 2019 lewat pidato politiknya, terkesan berlebihan.
"Ini peringatan yang baik dan normatif saja sifatnya. Namun, Pak SBY sering mengemukakan kekhawatiran yang agak berlebihan, termasuk jelang Pilkada Jabar kemarin yang membuat heboh. Ternyata tidak seperti yang beliau sangkakan," kata Antoni saat dihubungi INILAHCOM, Selasa (17/9/2018).
Dia menambahkan, selama ini Jokowi telah berkali -kali menghadapi pesta demokrasi. Dengan demikian, menurutnya rakyat telah mencatat selama mengikuti ajang pilkada maupun pilpres, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menang bersih.
Hal senada pun disampaikan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir. Ia menilai sikap SBY yang meminta agar aparat hukum menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 hanya sekadar nostalgia politiknya saat dulu menjabat presiden.
"Sepertinya Pak SBY sedang bernostalgia dengan apa yang telah dia lakukan selama menjadi Presiden," kata Inas saat dihubungi INILAHCOM, Selasa (17/9/2018).
Menurut dia, sikap SBY tersebut menunjukan mantan presiden ke enam tersebut begitu memperlihatkan fasihnya dalam bicara tentang memanfaatkan perangkat negara dalam pemilu.
Sebelumnya, lewat pidato politiknya yang disampaikannya di HUT Ke-17 Demokrat, Senin (17/9/2018) SBY berkali-kali menyinggung netralitas aparat dalam pemilu 2019.
"Kita akan diuji, apakah perangkat negara, termasuk intelijen, kepolisian, dan militer, netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri, dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral," kata SBY.
https://nasional.inilah.com/read/detail/2480649/pidato-sby-soal-netralitas-aparat-dinilai-lebay
No comments:
Post a Comment