Beban Utang karena Warisan, Ketua MPR: Jangan Salahkan Masa Lalu

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) Zulkifli saling tuding terkait utang jatuh tempo di tahun depan yang mencapai Rp409 triliun.

Zulkifli mengkritisi pernyataan Sri Mulyani yang menganggap utang jatuh tempo yang sangat besar tersebut merupakan utang warisan pemerintahan sebelumnya. Pasalnya, apa pun situasinya, kewajiban kabinet yang sekarang adalah menyelesaikan permasalahan pemerintah periode sebelumnya.

"Ya kan gabungan, apa pun itu terima dong. Tidak bisa kita menyalahkan masa lalu. Oh MPR yang lalu salah ya tidak bisa dong, kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan," ujarnya di Gedung MPR, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Ia melanjutkan, jumlah utang jatuh tempo pada 2019 memang terlalu besar. Bahkan empat kali lipat dari alokasi anggaran kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp111 triliun.

"Anggaran kesehatan Rp111 triliun jadi kalau bayar utangnya Rp409 triliun apa tidak empat kali? Empat kali kan?" kata dia.

Jumlah tersebut juga hampir menyamai anggaran infrastruktur pada RAPBN 2019 sebesar Rp420 triliun. Untuk itu, ia meminta Sri Mulyani agar menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo mengenai hal tersebut.

"Hati-hati, jelaskan seterang-terangnya kepada Pak Presiden, infrastruktur sudah ditunda banyak. Padahal itu program andalan Pak Presiden. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya," ucapnya.

Sri Mulyani sebelumnya menyebut kritikan Zulkifli menyesatkan. Zulkifli yang tidak terima dikatakan demikian, justru menuding Sri Mulyani yang menyesatkan.

"Yang menyesatkan tuh Menteri Keuangan bukan Ketua MPR ya. ini MPR DPR ini lembaga politik bukan lembaga sosial, lembaga politik tempatnya," ujarnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Hal ini dikarenakan utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun depan dapat memberatkan APBN 2019. Pasalnya, untuk membayar utang ini pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain.

"Ini Sri Mulyani sendiri yang bilang. Kalau rupiah melamah nambah ini. Kalau rupiahnya melemah, akan nambah ini. Betul tidak? Ya jadi kalau rupiah melemah, dolar AS menguat, nambah dia," kata Zulkifli.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

https://www.inews.id/finance/read/220269/beban-utang-karena-warisan-ketua-mpr-jangan-salahkan-masa-lalu